Banin Diar Sukmono

Artikel ini bertujuan untuk memperlihatkan pentingnya prinsip penghargaan atas subjek dalam penelitian ilmiah. Dengan menjadikan kasus hipotermia Nazi sebagai contoh, artikel ini akan menunjukkan masalah yang terjadi saat prinsip penghargaan atas subjek absen dalam andaian aksiologis penelitian. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah evaluasi kritis dalam tataran prinsip dan kerangka riset. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ketidakhadiran prinsip penghargaan atas subjek adalah konsekuensi logis atas lemahnya kerangka riset yang dijalankan Nazi dalam penelitian hipotermianya. Dengan kata lain, problem non-epistemik yang tidak tepat dapat memengaruhi keoptimalan pertimbangan epistemik. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini merekomendasikan usaha penuh untuk mengafirmasi prinsip penghargaan terhadap subjek dalam segala bentuk kondisi dan penelitian.

Artikel ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana penyebaban sosial dapat terjadi dalam perspektif individualisme non-reduktif (Non-reductive Individualism/NRI) R. Keith Sawyer. NRI adalah perluasan argumen fisikalisme non-reduktif dari filsafat akal budi untuk memberikan bingkai (framework) baru dalam melihat debat ontologis dan metodologis filsafat ilmu sosial. Cara yang digunakan adalah membasiskan landasan ontologis ilmu sosial pada eksistensi individu (individualisme ontologis), sekaligus mengiyakan dua level analisis properti, yakni level individual (bawah) dan sosial (atas) (dualisme properti). Mengingat posisi non-reduktif selalu dibayangi problem overdeterminasi dan epifenomena saat berbicara tentang daya kausal level atas, Sawyer mengkombinasikan argumen supervenien (supervenience), perealisasian berlipat (multiple realizability/mr), disjungsi tak beraturan (wild disjunction/wd), serta kemunculan kolaboratif (collaborative emergence), untuk memperkuat pandangan penyebaban supervenien (supervenient causation/sv) dalam domain sosial.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemikiran Habermas tentang Speech Act. Hal ini dilakukan karena masih sedikit literatur yang membahas tentang hubungan teori tindakan komunikatif Habermas dan Speech Act nya. Hasil penelitian ini memperlihatkan: 1) menurut Habermas, bahasa mempunyai kekuatan untuk membuat manusia mencapai konsensus yang legitim. Karena itu analisis tentang bahasa, khususnya tentang teori pragmatik yang universal menjadi diperlukan. 2) untuk mengembangkan teori pragmatik universal, Habermas menggunakan teori Speech Act Austin dan Searle sebagai basis untuk teori tindakan komunikatif. 3) Habermas melakukan rekonstruksi terhadap pemikiran Austin dan Searle, sehingga muncullah konsep Speech Act konstantif, yang mempunyai validitas klaim kebenaran; regulatif, yang mempunyai validitas klaim ketepatan; dan representatif, yang mempunyai validitas klaim kejujuran. Ketiga klaim itu harus dipenuhi secara serentak untuk mendapatkan konsensus yang legitim.

Driyarkara is an Indonesian philosopher who has original way of thinking. This paper aims to explore and analyze his ideas of moral and decency. According to Driyarkara, moral is a human need. Without moral, humanity will be in chaos. Based on Driyarkara's point of view, moral is a consequence of consciousness; therefore, having high moral standard is a human nature. Furthermore, conscience can be a moral standard for determining right or wrong as long as the conscience itself has not been “raped”. When conducting a moral consideration, every human has to use his own reason which is reflected in Driyarkara's Purity of Reason Dialectic. For him, all moral efforts show that human always want to achieve the perfection which is considered as God. The Driyarkara ethics could be classified as the deontological ethics. But it is the deontological ethics which has theological, humanist-naturalist, and axiological dimensions so that it can be defined as teleological as well. If we correlate the Driyarkara ethics and the Postmodern Era where morality has already been blurring, we can place the Driyarkara ethics which is considered teleological and deontological as a solid alternative of morality.